Konferensi Tingkat Menteri ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (MC14) berlangsung di Yaounde, ibu kota Kamerun (Foto: WTO/Handout via REUTERS)

Dari tgl 26–29 Maret, Konferensi Tingkat Menteri ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (MC14) yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi WTO — berlangsung di Yaounde, ibu kota Kamerun.

Hasil yang Terbatas

Sebagai Konferensi Tingkat Menteri WTO pertama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ke Gedung Putih tahun lalu, serta dalam konteks pemerintahan AS yang menerapkan sejumlah kebijakan tarif yang memicu gejolak besar terhadap arus perdagangan global, WTO menghadapi tekanan besar untuk segera melakukan reformasi agar dapat beradaptasi dengan situasi baru.

Menjelang MC14 di Yaounde, sejumlah prioritas reformasi strategis telah diidentifikasi, antara lain: menyesuaikan mekanisme pengambilan keputusan WTO yang saat ini memerlukan konsensus dari seluruh 166 anggota; merevisi ketentuan mengenai perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment – S&D) bagi negara berkembang; memulihkan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun; menilai kekhawatiran sejumlah negara terkait persaingan tidak adil dan kelebihan kapasitas produksi; serta mempertimbangkan kelanjutan prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) atau “perlakuan paling menguntungkan”, yang merupakan fondasi WTO dan mensyaratkan bahwa setiap preferensi perdagangan yang diberikan kepada satu mitra harus berlaku bagi semua anggota.

Selain itu, salah satu tuntutan mendesak lainnya bagi WTO adalah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian mengenai perdagangan elektronik, khususnya perpanjangan moratorium penerapan bea masuk terhadap transaksi elektronik seperti unduhan perangkat lunak, film, maupun data digital.

Dalam perjanjian perdagangan elektronik tersebut, Amerika Serikat bersikeras mendorong opsi perpanjangan permanen, sementara sejumlah negara lain hanya ingin memperpanjangnya secara bertahap, atau menggunakan isu ini sebagai alat tawar-menawar dalam topik lain seperti pertanian. Ketidakmampuan mencapai konsensus mengenai isu ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya arus perdagangan digital, yang selama dua tahun terakhir menjadi salah satu motor utama pertumbuhan perdagangan global.

Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional (ICC), John Denton, menilai:

“Dunia saat ini tengah menghadapi guncangan industri yang mungkin paling berat dalam era modern. Gangguan di Selat Hormuz, keterputusan bahkan kehancuran rantai pasok, serta persoalan terkait pergerakan barang dan jasa lintas batas, transparansi, dan sebagainya. Semuanya merupakan tantangan yang harus dihadapi WTO demi memberikan kepastian bagi dunia usaha.”

Untuk meredakan kekhawatiran tersebut, WTO menyatakan akan kembali menggelar pertemuan pada Mei mendatang di Jenewa (Swiss) guna memulihkan kesepakatan moratorium bea masuk terhadap perdagangan elektronik. Ketua Konferensi MC14 sekaligus Menteri Perdagangan Kamerun, Luc Magloire Mbarga Atangana, mengatakan bahwa perundingan telah memasuki tahap rincian akhir dan hanya menyisakan beberapa kendala yang masih dapat diselesaikan di antara sejumlah negara anggota. Secara keseluruhan, WTO menilai kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam musim panas tahun ini.

Markas WTO di Jenewa, Swiss (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Pemikiran Baru bagi WTO

Tercapainya kesepakatan mengenai perdagangan elektronik dipandang sebagai kunci untuk mempertahankan dukungan Amerika Serikat terhadap WTO, di tengah langkah-langkah Washington yang belakangan cenderung menarik diri dari sejumlah institusi multilateral global. Oleh karena itu, hasil MC14 dinilai sedikit banyak berdampak negatif terhadap peran WTO, yang selama beberapa tahun terakhir juga menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdagangan di dunia.

Sejumlah pandangan pesimistis bahkan menilai kebuntuan yang berlanjut dari MC13 (yang digelar pada 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab) hingga MC14 dapat membuat negara-negara anggota kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan WTO untuk melakukan reformasi dan pembaruan demi menghadapi tantangan baru.

Namun demikian, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menilai bahwa negara-negara anggota kini semakin menyadari urgensi reformasi sistem perdagangan multilateral.

"WTO sedang mencoba cara kerja baru dengan memodelkan reformasi yang diharapkan. Para menteri tidak lagi menghabiskan waktu terutama untuk merundingkan isi dokumen seperti sebelumnya, melainkan lebih banyak berdiskusi mengenai agenda reformasi dan perkembangan perdagangan global terkini.”

Sejalan dengan pandangan tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional (ITC), Pamela Coke-Hamilton, juga menilai bahwa meskipun tekanan untuk mereformasi WTO dapat dimengerti, para pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa organisasi ini sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade.

"Proses “penataan ulang” ini bersifat sangat penting bagi kelangsungan WTO, dan Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala tengah berupaya mempertemukan semua pihak untuk memulai kembali proses tersebut—bukan semata-mata untuk segera menyelesaikan semua persoalan, melainkan untuk menyusun peta jalan agar WTO dapat terus bergerak maju sebagai sebuah lembaga multilateral.”

Para pakar ekonomi juga menilai bahwa meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan, pertemuan di Kamerun tetap menunjukkan beberapa kemajuan. WTO telah berhasil menyusun rancangan peta jalan reformasi yang lebih luas bagi organisasi tersebut, termasuk upaya memperbaiki proses pengambilan keputusan dalam sistem berbasis konsensus yang selama ini kerap terhambat oleh keberatan dari sejumlah kecil negara anggota.