Sidang ini diadakan secara virtual dengan 22 provinsi dan kota pesisir. Di sidang tersebut, PM meminta kepada berbagai kementerian, instansi dan daerah harus memantau dan mengelola nelayan, mengindividualisasi tanggung jawab dalam pemberantasan penangkapan ikan IUU.

Panorama sidang tersebut (Foto: VOV)

PM Pham Minh Chinh meminta perlunya kekompakan dan kegigihan dari berbagai badan, unit dan daerah dalam memberantas penangkapan IUU. Ia mengatakan:

“Saya meminta agar tanggung jawab setiap wilayah arus dijelaskan dengan tegas. Pertama, Sekretaris Partai dan Ketua Komite Rakyat harus bertanggung jawab secara langsung, tanggung jawab harus diindividualiasikan. Saya juga meminta pemantauan dan pengelolaan nelayan harus diperkuat”.

PM Pham Minh Chinh juga meminta Inspektorat Pemerintah ntuk mengidentifikasi provinsi-provinsi yang belum aktif dalam memberantas penangkapan IUU, harus mengindividualisasi tanggung jawab, serta menangani secara tepat waktu semua pelanggaran yang terjadi, khususnya dalam mengelola armada kapal yang tetap melaut meskipun belum memenuhi persyaratan. Selain itu, badan-badan terkait harus memindak tegas perusahaan yang mengimpor hasil perikanan yang dieksploitasi secara ilegal. Kementerian Pertahanan dan Keamanan Publik diminta meninjau kondisi. Apabila terdapat kekurangan personel dan serana prasarana pengelolaan harus segera dilaporkan kepada Pemerintah untuk memperoleh solusi dan penanganan tambahan.

Hingga kini, terdapat tujuh dari dua puluh dua provinsi dan kota yang telah memberlakukan kebijakan alih profesi kepada masyarakat pesisir secara efektif. PM Pham Minh Chinh meminta supaya dalam 5 hari kedepan 15 provinsi dan kota sisanya harus menyelesaikan pelaksanaan kebijakan tersebut.