Strategi Pertahanan Nasional tahun 2026 adalah strategi pertahanan terbaru AS sejak tahun 2022. Ini juga menandai adopsi resmi nama "Departemen Perang" oleh pemerintahan Trump, menggantikan Kementerian Pertahanan, sebuah titik balik dalam pemikiran keamanan AS pada periode saat ini.

Menuju Tatanan Baru

Dalam strategi pertahanan AS yang baru, penjagaan teritorial ditempatkan di atas prioritas global. Strategi ini menekankan pengendalian perbatasan, penindakan imigran ilegal, dan pemberantasan perdagangan narkoba sebagai tugas keamanan yang mendesak. Pentagon juga mengumumkan rencana untuk mengerahkan sistem pertahanan rudal Golden Dome, bersama dengan teknologi anti-drone, untuk melindungi wilayah udara domestik. Poin penting kedua dalam strategi ini adalah pergeseran fokus keamanan AS dari konflik jarak jauh ke Belahan Barat. Dokumen tersebut menegaskan kembali Doktrin Monroe dalam konteks baru ini dan menyatakan kesiapan AS untuk bertindak secara unilateral terhadap ancaman di Belahan Barat, khususnya terhadap kelompok "teroris narkoba". Area strategis seperti Greenland, Terusan Panama, dan Teluk Meksiko (yang disebut AS sebagai "Teluk Amerika") diidentifikasi sebagai kepentingan vital di mana AS tidak akan mentolerir intrusi atau gangguan eksternal apa pun.

Dalam hubungan luar negeri ini, AS menempatkan Tiongkok sebagai prioritas kedua, tetap memandang kekuatan Asia tersebut sebagai pesaing strategis utamanya, tetapi akan mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis terhadap Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Profesor Nolan Higdon, seorang profesor sejarah dan studi media di Universitas Santa Cruz, California, berkomentar:

“Melihat gambaran keseluruhan, terutama pernyataan dan tindakan Donald Trump selama setahun terakhir, tampaknya AS sedang menulis bab terakhir dari tatanan dunia pasca Perang Dunia II. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tampaknya komunitas internasional bergerak menuju tahap di mana dunia menjadi lingkup pengaruh bersama antara Eropa, AS, Rusia, dan Tiongkok.”

Strategi Pertahanan Nasional tahun 2026 menganggap industri pertahanan sebagai pilar utama untuk menerapkan prioritas keamanan baru. Secara bersamaan, Washington akan memanfaatkan kemampuan manufaktur sekutunya untuk membangun jaringan industri pertahanan nasional yang mampu unggul baik dalam kuantitas maupun kualitas dalam skenario konflik apa pun.

Apa saja pilihan yang tersedia bagi sekutu?

Dirilis hanya tiga minggu setelah insiden Venezuela, strategi pertahanan AS yang baru, bersama dengan strategi keamanan nasional sebelumnya, merupakan penegasan bahwa Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump akan secara agresif mengejar agenda "Amerika Pertama", terlepas dari dampaknya terhadap sekutu. Dalam dokumen baru tersebut, AS mensyaratkan sekutunya untuk berbagi beban dengan mengalokasikan 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk pertahanan. AS berpendapat bahwa negara-negara Eropa yang merupakan anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk menangani tugas-tugas pertahanan konvensional dan mendukung Ukraina sendiri. Perspektif ini, ditambah dengan perselisihan serius baru-baru ini antara AS dan sekutu NATO-nya mengenai niat AS untuk menggabungkan Greenland dari Denmark, menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara NATO, terutama anggota Eropa dari blok tersebut. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengakui:

“Bagi Eropa, jika ingin bertindak independen, dan bagi mereka yang menuntutnya, lupakan peningkatan 5% dalam pengeluaran pertahanan. Angka tersebut seharusnya 10%. Eropa juga harus membangun kemampuan nuklirnya sendiri, dan ini akan menelan biaya miliaran euro. Bahkan dalam skenario itu, Eropa akan kehilangan jaminan kebebasan utamanya, yaitu payung nuklir AS.”

Menurut Mark Rutte, negara-negara anggota NATO perlu fokus pada dua prioritas utama dalam jangka pendek: pertama, meningkatkan pengeluaran pertahanan melalui peningkatan anggaran dan mengembangkan rencana pengadaan khusus dengan perusahaan industri pertahanan; kedua, terus mengejar kebijakan yang menjunjung tinggi komitmen keamanan AS, tanpa memperdulikan "ketidaknyamanan" yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan AS.

Bagi beberapa sekutu AS lainnya di seluruh dunia, strategi pertahanan AS yang baru juga mengharuskan negara-negara ini untuk menyesuaikan kebijakan mereka. Di Asia, penilaian AS bahwa Korea Selatan sekarang memiliki kapasitas untuk memainkan peran utama dalam denuklirisasi Semenanjung Korea berarti bahwa Seoul harus menjadi lebih mandiri dalam pertahanan, baik secara finansial maupun teknologi./.